SOROTSULTRA.com, Sultra-Pelantikan 26 pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (26/5/2025), masih menjadi tanda tanya besar. Salah satunya yakni ada jabatan kepala dinas definitif kemudian digantikan pelaksana tugas (Plt).
Semestinya, pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama, 13 pejabat pelaksana tugas (Plt) dan kepala perangkat daerah fokus bukan mengganti pejabat yang sudah definitif menjadi Plt. Akan tetapi melakukan rotasi dan assessment untuk segera didefinitifkan.
Seperti jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Yusmin, digantikan Plt. Kadikbud Sulawesi Tenggara, Aris Badara.
Padahal pejabat bersangkutan dari kementrian yang berbeda semestinya dari birokrat dalam negeri menjadi skala prioritas dalam penempatan.
Kalaupun itu terjadi, semestinya dapat dilakukan tidak lansung ditempatkan, dilantik sebagai pejabat harus ada orientasi, penyesuaian selama 6 bulan, data yang dihimpun SOROTSULTRA.com, pejabat tersebut konon baru 1 bulan dari permintaan gubernur ke rektor Universitas Halu Oleo Kendari.
Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan, kekecewaan, dan kecemburuan atas rasa ketidakadilan dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Semua ASN Pemda, birokrat punya cita-cita ingin jadi kadis. Dengan terjadinya kondisi penempatan pejabat dari luar (kampus) justru membuat mandek dan tidak adanya meritokrasi, sirkulasi, regenerasi dan penumpukan. Ini menjadi tidak sehat.
Demi rasa keadilan, secara etik dan moral menyalahi. Maka diperlukan asas keseimbangan dalam rangka menjaga keharmonian.
Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan, pelantikan dilakukan berdasarkan pertimbangan integritas dan kinerja, bukan latar belakang pribadi.
“Saya tidak melihat latar belakangnya, yang saya lihat adalah integritas dan kinerjanya,” ujarnya menegaskan. (RED)
Komentar