Jakarta, Sorotsultra.com–Pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia, mendapat respon positif dari kalangan anggota DPR RI.
Seperti yang dikemukakan anggota Komisi III DPR RI Supriansa, ia menilai pembentukan Kampung Tangguh Narkoba merupakan ide cemerlang dari Kapolri, sebagai garda terdepan dalam menjaga masyarakat kita dari bahaya peredaran narkoba.
“Kami dari Fraksi Golkar sangat mengapresiasi ide cerdas Bapak Kapolri untuk membentuk Kampung Tangguh Narkoba, dengan harapan bisa mencegah peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat kita,” kata Supriansa, Selasa 15/6/2021.
Menurutnya, narkoba memang sudah sangat merusak dan mengkhawatirkan, karena telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa. Bahkan, pemerintah telah menyatakan perang terhadap narkoba.
“Itu artinya seluruh kekuatan bangsa harus kita maksimalkan, untuk melawan kejahatan dari peredaran gelap narkoba,” bebernya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III DPR RI lainnya Santoso. Politikus Partai Demokrat itu setuju dengan pembentukan Kampung Tangguh Narkoba sebagai langkah nyata pihak kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba.
“Peredaran narkoba sebagai musuh bangsa, jangan hanya menjadi slogan saja, tetapi harus dibuktikan dengan aksi yang nyata, salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Kampung Tangguh Narkoba di seluruh Indonesia,” ujar Santoso.
Bahkan saat ini peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan dan sangat berbahaya, karena sudah menggurita bahkan menggerogoti pilar-pilar bangsa dan negara.
“Bukan hanya di kota-kota besar saja, namun peredaran narkoba sudah masuk ke kampung-kampung. Karena itu pemberantasan harus dilakukan secara masif dan sinergis antara penegak hukum dan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengintruksikan kepada seluruh kapolda untuk membentuk Kampung Tangguh Narkoba di wilayah masing-masing.
Kampung Tangguh Narkoba ini bisa dibentuk oleh pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini dari peredaran narkoba di area tempat tinggal. Dengan begitu sistem pencegahan bisa dimaksimalkan. (RED)
