SOROTSULTRA.com, Kendari-Akhir-akhir ini, banyak kebijakan strategis pemerintah yang menyulut berbagai tanggapan pro dan kontra dari masyarakat luas. Salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran negara. Kamis (20/2).
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (BEM FH UHO) berkomitmen akan mengawal kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Tahun 2025 secara apresiatif dan kritis.
Menteri Advokasi dan Pergerakan BEM Fakultas Hukum UHO, Adam Tri Saputra menyatakan, ditengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil, efisiensi anggaran merupakan langkah yang perlu dan tepat untuk dilakukan. Meski demikian, kebijakan ini harus tetap dikawal, untuk memastikan efisiensi anggaran dilaksanakan secara rasional dan proporsional.
“Efisiensi anggaran negara merupakan langkah kreatif pemerintah dalam memastikan uang rakyat digunakan secara hemat dan proporsional. Ditengah kondisi keuangan nasional yang tidak stabil, kebijakan seperti ini perlu diambil dan wajib dikawal oleh mahasiswa sebagai Agent Of Change, tidak terkecuali BEM Fakultas Hukum,” terangnya. Selasa (18/2/2024).
Mahasiswa yang akrab disapa Adam tersebut melanjutkan, semua pihak termasuk mahasiswa bertanggungjawab untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuannya. Kemudian dalam mengawal dan merespon kebijakan pemerintah, mahasiswa harus mendasarkan sikap kritisnya pada kajian yang komprehensif.
“Saya melihat kebijakan ini direspon dengan pro-kontra oleh publik, mahasiswa sebagai representasi dari masyarakat luas perlu mendasarkan nalar kritis dan pengawalannya pada kajian yang komprehensif. Mengingat target anggaran yang akan dihemat oleh pemerintah tidak sedikit, sebesar Rp 750 triliun sampai tahap 3 kalau kita dengar keterangan resmi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, banyak kebijakan dan isu nasional yang harus direspon secara apresiatif dan kritis oleh semua pihak termasuk mahasiswa. Sebenarnya kebijakan dan isu yang perlu direspon oleh mahasiswa itu banyak, bukan hanya efisiensi anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di sektor pendidikan sebagaimana pemberitaan di media massa. Selain itu, lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset, Revisi UU Minerba yang baru saja disahkan, serta kebijakan dan rencana pemerintah lainnya.
“Kita harus melihat secara kompleks dan objektif. Kalau kata Faqih Ismail, menanggapi sesuatu itu harus secara apresiatif dan kritis. Dalam konteks ini, kita mendukung kebijakan pemerintah yang tepat dan strategis, serta mengawal dan mengkritisinya jika dianggap tidak tepat. Keduanya butuh kajian yang menyeluruh,” jelas Adam.
Mengenai respon dalam bentuk gerakan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Adam menegaskan secara kelembagaan BEM FH UHO siap mendukung tuntutan yang dilayangkan oleh Lembaga Kemahasiswaan Nasional tersebut.
“Kami sudah menerima surat instruksi untuk merespon secara kolektif dari BEM Seluruh Indonesia dan kami siap mendukung apa yang disuarakan,” tutupnya. (RED)
Komentar