Kendari, Sorotsultra.com-Kabar bebasnya mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, S.E dapat mempengaruhi konstalasi politik/pilkada di bumi Anoa.
Kabar bebasnya mantan Gubernur Sultra dua periode itu berseliweran melalui grup WhatsApp pada Selasa, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 09.23 WITA.
Dari video yang diterima Sorotsultra.com, ada sosok Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid. Bahkan di dalam unggahan video itu, politisi PKS tersebut memberikan pernyataan. “Alhamdulillah, satu kebahagiaan saya secara pribadi maupun keluarga dapat bertemu langsung dan bisa berkomunikasi dengan Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam?
Tidak sampai disitu, kemudian Rasyid mengarahkan kamera HP yang ia pegang ke Nur Alam yang berada dihadapannya sembari mengatakan, satu kata dulu pak, Nur Alam pun mengucapkan salam. “Assalamualaikum, sampai ketemu di Kendari,” ucapnya singkat.
Lalu kemudian kamera HP yang dipegang Rasyid diarahkan ke ibu Tina yang juga berada satu meja dengannya dan menanyakan gimana perasaan ibu Tina, ibu Tina kemudian menjawab dengan ucapan syukur. “Alhamdulillah, syukur tambah sehat,” ungkap anggota DPR-RI Dapil Sultra itu.
Setelah itu, HP yang ia pegang diarahkan ke samping dan mengatakan, ini kita habis menjemput bapak, ini ada pak karo, pak sekda. Pertanyaannya, di dalam video tersebut, Rasyid menyebut Nur Alam sebagai gubernur, dan ada Karo juga Sekda. Kepala Biro (Karo) apa dan Sekda mana?
Diakhir video itu, Rasyid mengatakan, tunggu tanggal 18 di Kendari kalau mau bertemu dengan Pak Gubernur. “InsyaAllah kita lepas kangen dipaksa salah di vonis kalah. InsyaAllah kerinduan yang selama ini kita nanti-nantikan tanggal 18 kita lepas kangen. Ok,” ucapnya memungkasi.
Viralnya video berdurasi 1 menit 22 detik itu yang diunggah di akun TikTok @rasyid**** dari sisi jabatan Rasyid sebagai Wabup Konsel ada pelanggaran etik, karena meninggalkan tugas pokok.
Tindakan yang diambil oleh Wabup Konsel yang dikenal sangat merakyat ini sungguh sangat tidak etik. Poinnya adalah ingkar dari tanggung jawab. Dan apa seizin pimpinan dalam hal ini bupati/pj gubernur? (RED)
