Kendari, Sorotsultra.com-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba menerima kunjungan dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra Anton Timbang di ruangan Kakanwil. Selasa (9/5).
Kunjungan Ketua Umum Kadin Sultra ini bertujuan membahas hal terkait membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Bumi Anoa.
“Kadin Sultra ingin memberikan dukungan dan penguatan terhadap UMKM yang ada di Sultra melalui Perseroan Perorangan (PT) dengan mewujudkan 1000 sertifikat izin usaha perseroan perorangan,” ungkap Ketua Kadin Sultra Anton Timbang usai bertemu Kakanwil Kemenkumham, Selasa, 9/5/2023.
Lanjutnya, tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Kakanwil Kemenkumham Sultra, maka akan dilakukan perjanjian kerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan bukti dalam mendukung para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sultra.
“Dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama ini tidak hanya melibatkan Kanwil Kemenkumham Sultra dan Kadin saja, namun juga melibatkan Pemerintah Daerah,” jelas Anton.
Sambungnya, dalam waktu dekat ia dan Kakanwil Kemenkumham Sultra akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sultra Ali Mazi, S.H dalam membahas hal ini.
“Saya sangat mendukung penuh usulan untuk mewujudkan 1000 pendaftar Perseroan Perorangan (PT) dari Kanwil Kemenkumham Sultra, tentu ini sangat mendukung UMKM di Provinsi Sultra, karena dengan langkah tersebut dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Sultra,” tandasnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba juga mengungkapkan hal yang sama dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Ketua Kadin Sultra dalam usaha menyukseskan Program 1000 pendaftar Perseroan Perorangan ini.
“Saya berharap hasil yang diperoleh nanti bisa sesuai dengan ekspektasi dan bisa terlaksana tanpa adanya kendala yang berarti,” pungkasnya.
Dalam pertemuan ini, Kakanwil Kemenkumham Sultra didampingi Plt Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Ahmad Sahrun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadivyankum) Hidayat Yasin, serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). (RED)
