oleh

Penyesuaian Tarif Listrik Energi Baru Terbarukan Untuk Menggaet Investor di Sektor EBT

Jakarta, Sorotsultra.com- Pemerintah sedang menggodok untuk menerbitkan aturan baru yang akan mengatur besaran tarif listrik khususnya pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Langkah itu diambil dengan alasan karena biaya produksi Energi Baru Terbarukan sangat tinggi, apalagi saat ini Pemerintah sedang gencar mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik di Indonesia.

Tarif yang berlaku saat ini belum menarik bagi investor. Meski pemerintah belum menyebutkan perbaikan tarif tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan, namun dari arah pembicaraan Menurut Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif seperti dalam rilis tertulis MenESDM arahnya tarif listrik berpotensi naik tahun ini.

Jika tarif listrik naik tahun ini tentu berpotensi mendapat penolakan dari masyarakat yang umumnya sedang mengalami kesulitan perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang belum usai.

Menurut Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dalam waktu dekat Pemerintah akan menerbitkan aturan baru yang mengatur tarif listrik EBT yang lebih baik yang dapat membuat investor mau menanamkan investasi di sektor EBT ini. Perbaikan tarif listrik ini akan diberlakukan segera dan dalam tahun 2020 ini juga.

Baca Juga :  BNNP Sultra Musnahkan 1,4 Kg Sabu dari Tiga Tersangka

Arifin Tasrif menegaskan kunci peningkatan pemanfaatan EBT adalah perbaikan harga tarif listrik agar lebih kompetitif untuk menjamin investasi para investor.

“Energi baru terbarukan ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Hanya saja biaya produksinya saat ini masih mahal. Sekarang kita sedang siapkan peraturan baru mengenai tarif yang dirasakan oleh calon investor itu akan lebih menarik,” demikian kata Arifin, Senin,14/9/2020.

Kata Arifin, pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan saat ini masih sangat rendah. Padahal Indonesia punya potensi yang besar. Pemanfaatannya masih sangat minim dibandingkan potensi yang dimiliki Indonesia.

“Potensi energi baru terbarukan di Indonesia totalnya sebesar 417,8 Giga Watt total. Yang yang dimanfaatkan baru 2,5% saja dari total potensi energi terbarukan yang kita miliki. Kita punya sumber energi geothermal, punya sinar matahari, kita punya biomassa, sumber tenaga air, ini semuanya belum teroptimalkan. Untuk ini secara bertahap harus didorong pemanfaatan energi terbarukan ini,” ujar Arifin.

Tantangan dari pemanfaatan EBT adalah tarif listrik EBT yang masih belum menarik bagi kalangan investor, sehingga meskipun potensinya besar namun investor enggan berinvestasi. Karena itu, dalam waktu dekat Pemerintah akan menerbitkan aturan baru yang mengatur tarif listrik EBT yang lebih baik yang dapat membuat investor mau menanamkan investasi di sektor EBT ini.

Baca Juga :  SMSI Terima Penghargaan Pada HUT ke-8 OJK Bengkulu

“Yang jadi masalah sekarang itu masalah tarif, jadi kalau masalah tarif itu sudah dapat kita selesaikan, maka EBT akan jalan dan investor akan terjamin return dari investmentnya mereka. Pemanfaatan EBT ini menjadi faktor yang sangat penting bagi Indonesia di masa kini dan mendatang karena akan mengurangi pemakaian energi fosil, walaupun tidak seluruhnya bisa dihapus,” tambah Arifin.

Arifin memperkirakan, proses penyusunan regulasi mengenai tarif listrik EBT dapat selesai segera atau setidaknya dalam tahun ini. “Kami harapkan dalam tahun ini regulasi tarif EBT dapat selesai. Proses ini juga sudah melalui beberapa kali diskusi dengan para pelaku bisnis di sektor energi baru terbarukan, Pemerintah juga mengambil beberapa inisiatif antara lain misalnya untuk geothermal resiko eksplorasi akan diserap oleh Pemerintah, sehingga mengurangi resiko pada investor,” pungkas Arifin.

Pemanfataan EBT sebagai sumber energi menjadi harapan besar Bangsa Indonesia. Pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23% bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 mendatang. Hal ini telah tertuang pada Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Baca Juga :  Diskominfo Sultra, Maksimalkan Penerapan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia

Kebijakan bauran EBT 23% ini telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2019-2028. (SMSI/RED)

Berita Terkait