Kendari, Sorotsultra.com – Pucuk pimpinan Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini berganti, dari Ir. Hermanto, M.Si., CSFA, kepada M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CSFA, CA. Selasa, 25/2/2020.
Acara Sertijab berlangsung di Hotel Claro Kendari turut di hadiri oleh Gubernur, para Bupati, Walikota, Pimpinan DPRD dan Forkopimda.
Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Sultra dan Pemda Kabupaten/Kota harus menjalin sinergitas dan kemitraan dengan pihak BPK RI perwakilan Sultra, khususnya dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.
“Kenapa diharuskan, agar Pemda terhindar dari kongkalikong, manipulasi dan penggelapan anggaran, yang akan bermuara pada kejahatan tindak pidana Korupsi,” imbuh Harry.
Pihaknya menginginkan, dalam pengelolaan anggaran daerah lebih akuntabel, transparan serta lebih terarah serapannya. Sehingga dengan anggaran yang dikelola setiap daerah bisa lebih tertata, baik itu dalam pembangunan, pengurangan angka kemiskinan serta angka penggangguran demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
“Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik di Sultra, Saya berharap menjadi catatan paling besar sebayak 94 persen anggaran yang di kelola bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.
Harry mengatakan, saat ini tingkat kemiskinan di Sultra mencapai 11 persen dan angka pengangguran pada posisi 3,2 persen. Hal ini, kata Harry harus diantisipasi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Sulawesi Tenggara.
Sementara itu Gubernur H. Ali Mazi, S.H, menegaskan, Pemda Provinsi dan semua kepala daerah Kabupaten/Kota harus menjalin kemitraan dengan pihak BPK RI perwakilan Sultra, dalam hal ini pengolahan anggaran keuangan daerah agar terhindar dari kasus Korupsi.
Tata kelola keuangan pemerintahan yang sehat, transparan dan akuntabel sangat di perlukan, demi keberlangsungan pembangunan di daerah.
Perlu diingat bahwa opini WTP yang telah diraih bukan berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan di daerah. Namun harus menjadi spirit kita untuk melakukan pembenahan agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya ini akan menjadi tugas kita semua, baik Pemerintah daerah maupun BPK terhadap penataan keuangan dan administrasi dalam peningkatan kinerja yang lebih baik,” beber Ali Mazi.
Ali Mazi juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah (bupati/walikota) dan jajarannya, agar tidak sungkan dan senantiasa meminta bimbingan dan petunjuk kepada pihak BPK.
“Ini demi kelancaran pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan, sehingga dapat terhindar dari kasus Korupsi atau penyimpangan lainnya,” pungkasnya. (RED)
