Kendari, Sorotsultra.com- Gelombang unjuk rasa mahasiswa di Kota Kendari, yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, mendapat tanggapan positif dari Sudirman, anggota DPRD Sultra dari fraksi PKS.
Saat dikonfirmasi, Jum’at 9/10/2020 Sudirman mengatakan, “Secara konstitusi kami mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas bagi mereka yang melakukan kerusuhan.”
“Silahkan ditindak dengan tegas jika terbukti mereka melakukan pengrusakan fasilitas publik dan membuat kegaduhan,” imbuhnya.
Namun dia juga meminta agar jangan ada pihak yang melarang masyarakat, buruh, maupun mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusi setiap warga negara dan telah diatur dalam Undang Undang Dasar.
Reaksi penolakan tersebut, dinilai sebagai manifestasi dan bentuk protes masyarakat terhadap produk kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Secara khusus di Bumi Anoa, massa aksi yang kami terima kemarin bersama ketua DPRD Sultra, terdiri dari berbagai universitas dan aliansi. Kami sangat yakin gerakan mereka murni untuk menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja,” tutur Sudirman.
Lebih lanjut dikatakan, “Namun tidak menutup kemungkinan ada provokator yang turut di dalam aksi mahasiswa tersebut, dan saya rasa itu bukan dari kalangan mahasiswa yang menyulut kerusuhan dan kita belum tahu mereka dari mana.”
Dia pun menanggapi secara khusus pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, seperti dikutip pada Kamis, 8/10/2020.
Dalam wawancara tersebut, Airlangga Hartarto meyakini ada sosok elit di balik gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung sejak kamis kemarin untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Kalau memang ada yang menunggangi aksi demonstrasi tersebut, silahkan dibuktikan,” tegas Sudirman. (RED)
