HUT Ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, PT GKP Setor Rp116 Miliar untuk Negara

SOROTSULTRA.com, Sultra-Menyambut Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), tampil sebagai salah satu kontributor penting pembangunan berkelanjutan di wilayah ini, khususnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Tak hanya menggerakkan roda ekonomi daerah, PT GKP juga secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam tata kelola lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pada tahun 2007 hingga tahun 2025, PT GKP telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembayaran pajak daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 116 miliar. Angka ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional, melalui tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel.

“Beberapa saat yang lalu, kami melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Konkep, kami menyatakan ke semua stakeholder jika kontribusi PT GKP bukan hanya dalam bentuk finansial. Kami berusaha agar kehadiran kami membawa nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya di Pulau Wawonii. Kami percaya, kemajuan industri harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat,” ujar Bambang Murtiyoso, GM Government Relations & Permitting PT GKP.

Pemberdayaan yang Menjangkau Akar Rumput hingga Peran Perempuan

Melalui inisiatif Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT GKP pun telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp 8,6 miliar hingga akhir tahun 2024 lalu. Program ini mencakup enam sektor utama, yakni infrastruktur, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi, dan lingkungan.

Baca Juga :  Karyawan PT. IMIP Tewas Ditimpa Helikopter yang Ditumpangi 6 Orang Warga Cina

Setiap kegiatan dirancang melalui proses dialog transparan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal agar implementasi program menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.

“Misalnya, program Desa Terang di awal kami hadir Wawonii, lalu program pendidikan seperti GKP Mengajar, program pelatihan operator alat berat, perbaikan fasilitas umum dan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi dan balita, normalisasi sungai, penanaman pohon rutin, serta berbagai dukungan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan,” terang Hendry Drajat, Manager Strategic Communication PT GKP.

PT GKP juga membukakan pintu kesempatan pada perekonomian lokal untuk berkembang luas. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama pengelolaan melalui kolaborasi dan inovasi, khususnya pada keterlibatan sentral para perempuan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif PT GKP yang mendukung pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi UMKM. Ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mandiri dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar salah satu Ketua Kelompok UMKM Binaan PT GKP, Zamniar.

Baca Juga :  Jaga Lingkungan dan Biodiversitas Pulau Kecil, PT GKP Dianugerahi PROPER Biru

PROPER BIRU: Bukti Bukan Sekedar Komitmen

PT GKP baru saja meraih Penghargaan PROPER Peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode 2023-2024. Penghargaan ini diberikan atas upaya serius PT GKP dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan pemenuhan regulasi lingkungan, terutama di wilayah pulau kecil.

Aladin Sianipar, Head of HSE Department PT GKP, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut adalah bukti dari hasil kerja keras seluruh tim, termasuk keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat yang bersama-sama memastikan aktivitas tambang yang berjalan di pulau kecil bisa dilakukan selama sesuai dengan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Kami mengedepankan pendekatan preventif dan partisipatif. Kami terus berupaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan biodiversitas, pengelolaan limbah, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan reklamasi lahan pasca-tambang,” ungkapnya.

Melihat langkah selanjutnya, PT GKP menargetkan peningkatan kualitas dan standar pengelolaan lingkungan menyesuaikan perkembangan teknologi dan pendekatan berbasis keberlanjutan terus berjalan secara berkesinambungan.

“Tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah terus berinovasi dalam pengelolaan lingkungan agar di masa mendatang dapat meraih PROPER dengan peringkat lebih tinggi lagi. Ini telah menjadi bagian dari visi jangka panjang PT GKP untuk menjadi perusahaan tambang yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga :  PT. GKP Gelar Pesta Rakyat Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-74

Pertambangan: Salah Satu Kontributor Terbesar PDRB Konawe Kepulauan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konkep, Safiuddin Alibas menjelaskan bahwa tercatat di Laporan BPS 2024, setidaknya selama dua tahun terakhir, sektor pertambangan berhasil berkontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konkep sebesar Rp 185,21 Milliar pada tahun 2022 dan Rp 192,60 Milliar pada tahun 2023.

“Saat ini, memang sektor pertambangan menjadi salah satu dari tiga kekuatan utama penopang perekonomian (pertanian dan pembelanjaan pemerintah) Kabupaten Konkep,” terangnya.

“Masuknya tambang terbukti memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, masyarakat jadi memiliki daya beli dan konsumsi yang lebih besar,” tambahnya menjelaskan terkait kontribusi sektor pertambangan.

Melihat seluruh perkembangan positif ini, Saifuddin menilai, jika perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konkep, dalam mengelola dan menjaga pembangunan melalui ruang investasi.

“Prinsip pemerintah itu harus terbuka dengan investasi, harus selalu menyiapkan diri. Kami harus bisa memastikan adanya alokasi sumber daya, memastikan distribusi berjalan dengan baik, dan memastikan stabilitas ekonomi. Maka, sudah menjadi tugas pemerintah pula untuk mengatur regulasi, di mana salah satunya adalah mendorong investasi bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” tegasnya. (RED)

Komentar