Kendari, Sorotsultra.com-Pasal 31 UUD 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Bagi Kihajar Dewantara penggagas pasal tersebut meyakini bahwasanya pendidikan merupakan wahana pembangunan bangsa yang maju, bermartabat, sejahtera, dan merdeka lahir batin. Untuk itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa merdeka dengan sifat berdiri sendiri tidak tergantung pada orang lain dan dapat mengatur diri sendiri.
Mewujudkan falsafah ini untuk membangun pemuda dan mahasiswa suku Tolaki tak semudah mendirikan infrastruktur fisik, ia memerlukan pemahaman, disiplin berfikir yang lebih dalam, inovasi dan kreatifitas serta pelaksanaan program yang berkesinambungan menjadi kunci utama.
Harus diakui, dalam kurun waktu 78 tahun Indonesia merdeka, dimensi pembangunan pemuda dan mahasiswa suku Tolaki masih lambat. Padahal dalam iringan kereta berkuda tingkat kecepatan kuda berlari tidak ditentukan oleh kuda yang larinya paling kencang, melainkan oleh kuda yang larinya paling lambat. Sekencang apapun pembangunan sektor lain di pacu laju pembangunan akan bergerak lambat jika pembangunan pemuda dan mahasiswa suku Tolaki mengalami keterlambatan.
Untuk menakar kualitas pembangunan pemuda dan mahasiswa suku Tolaki meliputi banyak dimensi seperti aspek kesehatan, pendidikan. Selain itu, pembangunan pemuda dan mahasiswa suku Tolaki juga bisa di ukur dari ukuran-ukuran yang berkaitan dengan tingkat inovasi dan usaha untuk memajukan sumber daya manusia berbasis pengetahuan.
Di atas itu semua, pembangunan pemuda dan mahasiswa suku Tolaki harus berjejak pada ukuran-ukuran yang berkaitan dengan indeks sosial budaya yakni modal jaringan konektivitas, dan inklusivitas sosial yang menguatkan kohesi sosial yang menjadi tumpuan rasa saling percaya dalam kebersamaan (Mepokoaso).
Oleh karena itu variabel budaya dan karakter pemuda dan mahasiswa suku Tolaki sangat penting dalam kerangka pembangunan pemuda dan mahasiswa suku Tolaki di masa mendatang sebagai upaya membangun kualitas kesadaran menerima kesetaraan hak, gender, etnis dan agama. (RED/Wahyudin. S.H, Ketua Umum Tamalaki Provinsi Sulawesi Tenggara)
