Kendari, Sorotsultra – Penguatan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar senantiasa bersinergi dalam mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada acara yang mengangkat tema “Gotong Royong dan Kerja Bersama Menuju Masyarakat Sehat Sejahtera Melalui Program JKN- KIS”, di hotel Clarion (7/12/2017).
Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra DR. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., pada kegiatan ini, “Saya menghimbau kepada para Bupati dan Walikota, agar bisa mengoptimalkan integrasi Jamkesda ke dalam program JKN-KIS sebagai upaya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pada 1 Januari tahun depan. Selain itu, juga bisa dilakukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang mewajibkan setiap penduduk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional”.
“Kami selaku Pemerintah Provinsi, sudah melakukan sosialisasi terpadu dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten/Kota, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam semangat Nawacita Pemerintah Pusat untuk kemaslahatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara”, pungkas Lukman Abunawas mengakhiri sambutannya.
BPJS Kesehatan Cabang Kendari selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, turut bertanggung jawab dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Sultra, terbukti dengan telah memiliki 379 fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan 23 rumah sakit pemerintah/ swasta, yang ditunjang oleh tenaga medis profesional, terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, Kefarmasian, dan Tenaga Kesehatan Masyarakat.
Bukan hanya itu, BPJS cabang Kendari juga sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik dan profesional.
Kegiatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan cabang Kendari ini, juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah terbaik dalam hal partisipasi sebagai peserta JKN-KIS, baik itu dari sisi jumlah peserta, maupun dalam jumlah pembayaran iuran. Adapun keempat Kabupaten yang berhasil meraih penghargaan tersebut yakni, Kolaka, Buton, Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe.
Pada kegiatan kali ini, Direktur BPJS Kesehatan Kendari dr. Dina Diana Permata, AAK., mengatakan, “Tujuan dari kegiatan yang melibatkan Stake Holder Pemerintah Daerah, untuk menjalin serta meningkatkan kemitraan dengan BPJS Kesehatan, sehingga pelaksanaa program JKN-KIS bisa optimal. Olehnya itu, Kami sangat mengharapkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, karena berdasarkan persentase keikutsertaan masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai peserta JKN, sebesar 7.1%, atau berjumlah 181.222 jiwa, sedangkan yang belum memiliki JKN, sebanyak 737.536 jiwa atau sebesar 28.91%, data dimaksud masih sangat jauh dari target”.
Dalam acara gathering ini, turut dihadiri oleh perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Negara dari Kementrian Keuangan, Jaka Sucipto, yang dalam pemaparannya mengungkapkan, “Ada persoalan yang krusial dari iuran BPJS Kesehatan di daerah. Untuk diketahui, tunggakan daerah dari interval tahun 2014-2017 totalnya 1.3 Triliun Rupiah”.
“Hal ini menjadi kendala di daerah, karena pertama Pemda tidak menganggarkan, kedua dianggarkan tapi tidak sesuai kewajiban, maka kami dari Dirjen Perimbangan Keuangan Negara akan melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Daerah yang menunggak iuran JKN-KIS-nya”, pungkas Jaka Sucipto. (RED)
Komentar