SOROTSULTRA.com, Kendari-Barisan Pemuda Kepulauan (BPK) Sulawesi Tenggara akan menggelar aksi demonstrasi untuk meminta Gubernur Andi Sumanggerukka (ASR) segera menghentikan dan memulangkan staf ahli berinisial Jenderal P. Ahad (16/11).
Ditengarai Jenderal P diduga kuat membuat kegaduhan dengan ikut campur dalam urusan pemerintahan serta ikut mengatur, mengendalikan proyek APBD Sulawesi Tenggara.
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara konon diatur-atur dan dikendalikan oleh koordinator staf ahli berinisial Jenderal P yang merupakan sahabat dari Gubernur Andi Sumanggerukka.
Lantas, siapa sosok itu dan perlu dipertanyakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun SOROTSULTRA.com, yang bersangkutan bukan warga Sulawesi Tenggara, bukan birokrat, dan tidak pernah bertugas di bumi Anoa.
Lalu, apa jasanya dan kapasitasnya dijadikan koordinator staf ahli di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bukankah negara sudah menyediakan perangkat resmi yakni 3 staf ahli, setara esalon II. Dengan biaya anggaran APBD.
Ini menjadi aneh, Gubernur ASR mengangkat koordinator staf ahli yang justru menyalahi bahkan mengada-adakan struktur jabatan.
Dan menjadi lucu serta aneh juga baru ada di pemerintahan ASR-Hugua.
Lantas, dimana fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Tenggara. Atas hal ini apakah sudah buta, tuli atau ada sesuatu dengan DPRD Sulawesi Tenggara sehingga terjadi pembiaran.
Meminta Gubernur ASR segera menghentikan, meniadakan jabatan koordinator staf ahli dan segera memulangkan yang bersangkutan jenderal yang berinisial P. (RED)
Komentar