Kendari, Sorotsultra.com- Bank Sultra tengah mengembangkan sistem pembayaran digital (Digital Payment) dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pembayaran digital tersebut akan diawasi langsung oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan (Korsupga) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dengan menerapkan sistem rekam pajak online jenis TMD dan m-POS. Kamis, 22/8/2019.
Penerapan sistem pajak online ini akan menyasar wajib pajak baik yang sudah memiliki aplikasi/sistem sendiri atau biasa disebut dengan Teknologi Media Digital (TMD), maupun yang belum memiliki aplikasi sendiri atau mobile Point of Sales (m-POS). Tujuan kedua sistem tersebut adalah untuk memudahkan pemantauan penerimaan pajak dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota se-Sultra.
Plt. Direktur Utama Bank Sultra, Laode Mustika menuturkan, “Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi PAD dan Retribusi Daerah yang mudah, cepat, tepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel, inovatif dan informatif, dengan memanfaatkan jasa dan layanan perbankan melalui fasilitas daring,” katanya.
Penerapan aplikasi ini menurutnya akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD. Tidak hanya itu, dengan sistem ini, diharapkan pajak daerah bisa dipantau secara real time dan dapat digunakan sebagai alat rekam untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak.
“Hal ini sebagai bentuk komitmen Bank Sultra dalam melakukan optimalisasi pelayanan dan inovasi dalam mendukung program keuangan daerah,” ungkapnya.
“Pada akhirnya, sistem ini akan memberikan perbaikan tata kelola pemerintahan, sehingga muaranya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan yang merata dengan didukung oleh partisipasi Pemda dan semua elemen terkait,” tandasnya. (RED)
