Buton. Sorot sultra.Com – Bupati Kabupaten Buton membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintah daerah dalam rangka pemantapan pemilu, guna merumuskan cara meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2019, bertempat digedung Wakaaka Pasar Wajo. Rabu, 13/3/2019.
Menyambut perhelatan pemilu, 17 April 2019, Pemerintah Kabupaten Buton menggelar Rapat Koordinasi dengan mengangkat tema ‘Pilihan boleh berbeda, Persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga’.
Rakor yang diketuai Asisten I Sekda Buton, Drs. La Ode Rahman Ana. M.Si, akan merumuskan metode pemaksimalan jumlah wajib pilih yang datang ke TPS se Kabupaten Buton, hingga bisa mencapai target 80 % di tahun ini.
Ia mengatakan, bahwa Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional di Makassar, guna mewujudkan komitmen sinergitas seluruh stackholder, serta memantapkan pemilihan umum 2019.
“Kegiatan ini dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi desa-desa dengan partisipan pemilu terbanyak pada tahun 2018, diantaranya Desa Kaongkeongkea, Kec. Pasarwajo sebesar 90,33%, Desa Bajo Bahari, Kec. Wabula 86,21%, dan Desa Wambulu, Kec. Kapontori 86,15%. Sesuai data kominfo,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kapolres Buton, AKBP Andi Herman, SIK, Dandim 1413 Buton, Letkol Inf. Davy Darma Putra, Kajari Pasarwajo, E.R. Wiranto, S.H, Ketua KPU Kabupaten Buton, Burhan, SSi, M.Sc, serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Buton, Irfan, Spd, didaulat sebagai pembicara.
Bupati Buton, Drs La Bakry, MSi ketika membuka Rakor mengatakan, “Kami menegaskan kepada semua pihak, untuk bersatu menciptakan pemilu yang aman tertib dan kondusif. Sehingga seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Buton bisa menggunakan hak pilihnya secara aman dan tertib.”
“Target dari pusat, partisipasi pemilih harus diatas 77 persen, dan kita di Kabupaten Buton minimal 80 persen. Artinya, setiap warga yang memiliki hak pilih di desa harus di dorong untuk menggunakan hak pilihnya,” lanjut Bupati.
Bupati Buton pun meminta kepada para caleg, agar turut menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan hak pilihnya. Terlebih lagi bagi para Camat, Kades, dan perangkatnya, sebab pesta demokrasi 17 April nantii, akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun mendatang.
Kapolres Buton, AKBP Andi Herman, SIK, juga mengingatkan ada lima kotak nanti saat Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sehingga warga pemilih akan membutuhkan peran kades dan perangkatnya.
“Pemilihan Kades bisa 100 persen kenapa Pileg,Pilpres tidak bisa, Golput itu bukan pilihan sampaikan kepada warga,” pesannya.
Tidak lupa Kapolres juga mengajak kepada peserta rakor untuk menyatakan ‘menghantam berita hoaks’. “Sampaikan visi dan misi secara sehat, untuk kemajuan negeri ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Dandim 1413 Buton Letkol Inf. Davi Dharma Putra, SH, mengatakan berdasarkan UU RI NO 33 2004, TNI netral, tidak mendukung keada salah satu paslon. Namun netral bukan diam, tidak tahu, cuek, dan bukan membiarkan pelanggaran terjadi didalam proses demokrasi, tapi harus di kawal sehingga berjalan dengan baik.
“Maksudnya prajurit tidak terlibat dalam politik praktis dalam mendukung, jika ada keterlibatan personil, dapat langsung dilaporkan ke pimpinan, dan tidak ada tawar menawar dalam hal ini,” katanya.
Ia juga sudah menyampaikan kepada para Babinsa, agar membantu penyelenggara pemilu, serta mengajak warganya mendukung kinerja TNI, serta mendorong untuk datang mencoblos ke TPS.
“Kami juga meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat, agar TNI dapat menjaga jalannya pemilu secara aman tertib dan damai,” harapnya. (RED)
Komentar