Kendari, Sorotsultra.com-Teka-teki siapa pihak ketiga yang memenangkan kontrak pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO) untuk pejabat Pemkot Kendari masih menjadi misteri, Ahad (9/4).
Publik pun masih bertanya-tanya, apakah pihak ketiga ini adalah perusahaan dealer mobil ataukah bukan?
Dimana, anggaran pengadaan sewa mobil untuk kepala OPD, kepala bagian, dan camat tersebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Dan anehnya lagi tidak pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.
Bahkan DPRD Kota Kendari dibuat berang dengan sistem yang dibangun Pj. Wali Kota, Asmawa Tosepu untuk menghadirkan mobil baru, sementara mobil dinas yang lama masih ada dan layak digunakan.
“Kalau seperti ini namanya pemborosan. Maka dari itu kami pertanyakan dan harus di jelaskan oleh beliau jangan sampai anggaran tersebut dititip di APBD tahun 2023 yang tidak pernah di bahas. Jika itu benar berarti bagian dari perilaku mafia anggaran,” tutur Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab dengan nada gusar, Jumat (24/3) lalu.
Rajab juga mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan untuk melakukan kontrak mobil baru bagi pejabat oleh pihak ketiga yang tidak masuk dalam proses pembahasan APBD tahun 2023.
“Tidak pernah dibahas anggarannya, tiba-tiba saja muncul mobil baru. Kita akan minta penjelasan Pj. Wali Kota Kendari terkait pengadaan mobil tersebut, dan kalau memang tidak jelas kita akan tunggu di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2023, atau ini akan menjadi pintu masuk APH (Aparat Penegak Hukum),” tuturnya menegaskan.
Publik pun masih penasaran, siapakah pihak ketiga yang dilibatkan untuk pengadaan sewa mobil bagi pejabat di Pemkot Kendari? (RED)
