Kendari, Sorotsultra.com– Untuk memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk Urea bersubsidi di Sulawesi Tenggara, Pupuk Kaltim memastikan penyaluran pupuk bersubsidi periode Januari hingga Juni 2020 dinyatakan aman. Kamis, 23/7/2020.
Hingga 30 Juni 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 11.345,70 ton pupuk Urea subsidi ke berbagai Kabupaten/Kota di Sultra, atau sekitar 44,45% dari alokasi 25.552 ton Urea subsidi periode Januari hingga Desember 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Hal ini dipertegas oleh Staf Penjualan Wilayah Sulawesi Tenggara Endah Wulandari, bahwa penyaluran pupuk subsidi di Sulawesi Tenggara sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 Juncto Nomor 10 Tahun 2020.
Misalnya di Kab. Konawe Selatan, Urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 1.844 ton atau 54,44% dari alokasi 3.388 ton, sedangkan Kab. Kolaka sebanyak 1.396,3 ton atau 44,74% dari alokasi 3.121 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya sesuai target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.
”Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Daerah dan Kementerian Pertanian supaya penyaluran pupuk di Sulawesi Tenggara tetap berjalan baik dan lancar,” tegas Endah.
Sementara berdasarkan data stok gudang Pupuk Kaltim di Sulawesi Tenggara, telah tersedia stok pupuk sebanyak 6.774,55 ton, sesuai ketentuan stok minimal untuk keperluan 3 bulan ke depan.
Perusahaan yang berdiri sejak 1977 itu berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Stok kami banyak dan memang disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam selanjutnya,” terang Endah.
Endah juga menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian, dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual.
“Kami ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. Penyaluran pupuk, khususnya subsidi, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hanya E-RDKK tapi SK Alokasi di setiap kabupaten juga harus ada,” jelasnya.
Ditambahkan Endah, alokasi pupuk bersubsidi secara nasional di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah, dari 8.874.000 ton di tahun 2019, menjadi 7.949.303 ton untuk tahun 2020.
Terkait penurunan alokasi subsidi tersebut, para petani dihimbau untuk tidak khawatir terkait terpenuhinya kebutuhan pupuk, karena Pupuk Kaltim sudah menyiapkan pupuk non subsidi di kios-kios. “Pupuk non subsidi ini sebagai solusi bagi petani yang belum masuk E-RDKK, maupun mengantisipasi turunnya alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2020,” kata Endah.
Untuk menjaga kebutuhan pupuk di daerah, pengadaan pupuk urea subsidi selain dari Bontang, juga akan dipasok dari beberapa Distribution Center (DC) yang tersebar di Surabaya, Banyuwangi, Semarang dan Makassar.
Hal antisipatif lainnya juga terus dilakukan Perusahaan dengan meningkatkan sistem monitoring stok melalui aplikasi Distribution Planning Control System (DPCS).
“Langkah pengamanan distribusi pupuk bersubsidi secara kontinyu juga dilakukan melalui koordinasi dengan Distributor, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), pemerintah daerah setempat, serta membentuk tim posko pengamanan musim tanam yang siap sedia 1×24 jam,” terang Endah.
Endah juga mengimbau petani, jika ada temuan terkait penyelewengan di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, masyarakat dapat melaporkan hal ini ke KP3 di daerah tersebut.
“Kami berharap dengan komitmen bersama antara Pupuk Kaltim dengan Pemerintah, distributor, kios dan petani, dapat bersinergi dengan baik untuk mengutamakan kepentingan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah distribusi kami,” pungkasnya.
Endah juga mengingatkan bahwa perusahaan akan menindak tegas distributor atau penyalur pupuk bersubsidi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan, sebab pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh petani, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (RED)
