Kendari, Sorotsultra.com-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara, Anton Timbang menyebut ada dua isu ekonomi yang patut dicermati dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) I Kadin Sultra tahun 2023, Sabtu (25/11).
Pertama adalah telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra, dimana tahun 2005 silam sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42 persen, tapi di tahun 2022 trennya menurun menjadi 23 persen, meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh.
Namun, sektor pertambangan terutama nikel sejak tahun 2010 lalu hingga saat ini baru memberikan kontribusi sebesar 20 persen. Ada fenomena menarik bahwa pertumbuhan sektor pertambangan belum dapat meningkatkan sektor industri pengolahannya yang baru mencapai sekitar 5 hingga 8 persen.
“Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton feronikel. Ini menunjukan pertambangan nikel kita baru menghasilkan bahan setengah jadi. Untuk itulah kami terus mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan kebijakan hilirisasi industri pengolahan nikel untuk pembuatan baterai, industri pengalengan, stainless stell dan berbagai produk akhir lainnya,” terangnya Sabtu (25/11/2023) di Kendari.
Selain itu, Anton Timbang juga menjelaskan bahwa produksi aspal Buton tercatat 91 ribu ton, sedangkan cadangan deposit aspal mencapai 660 juta ton. Di sisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun, sementara yang 40 sampai 45 persen masih di impor.
Terkait hal tersebut, lanjut pria yang akrab disapa AT ini, dukungan kebijakan pemerintah juga sudah cukup memadai. Dan kabar baiknya aspal Buton telah masuk dalam aplikasi e-katalog Sultra dan juga telah menjadi program prioritas lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam e-katalog nasional.
“Kondisi inilah yang selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan Rapimnas dan Rakorwil Kadin. Kami juga telah mendapat restu dari Ketua Umum Kadin Indonesia dalam hal ini Arsjad Rasjid untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan seluruh Ketua Kadin provinsi agar industri aspal dapat menjadi peluang investasi yang menarik. Sebagaiman arahan Presiden RI saat berkunjung langsung ke Buton, yang mana Presiden memberikan arahan agar pemanfaatan aspal impor tahu 2024 dihentikan untuk mengembangkan potensi aspal Buton,” ungkapnya.
Lebih lanjut Anton Timbang mengatakan, hal yang kedua adalah sektor pertanian, khusunya komoditi beras dan perikanan. Hal yang perlu dicermati karena ini adalah kebutuhan pokok yang selalu memicu inflasi di Sultra.
“Meskipun Pemprov Sultra telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 5,32 persen di bulan Juni menjadi 3,46 persen di September dan 3,41 persen di Oktober 2023. Namun komoditas beras menjadi pemicu inflasi terbesar di bulan September yaitu 0,36 persen,” katanya.
Permasalahan produksi beras masih berkutat di tingkat produksi. Di mana pada periode 2020-2022 produksi beras mengalami tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023. Di sisi lain, konsumsi beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk secara year to year, komoditas beras tetap menjadi pemicu inflasi terbesar yaitu 0,83 persen sehingga harus menjadi perhatian serius untuk kita semua,” bebernya.
Masih kata Anton Timbang bahwa permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras.
“Dari 17 kabupaten dan kota, hanya lima kabupaten yang surplus yaitu, Konawe, Konsel, Kolaka, Koltim, dan Bombana. 12 kabupaten/kota lainnya masih kekurangan, di mana tingkat konsumsinya masih lebih tinggi dari produksinya,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Anton Timbang juga memberikan arahan agar Kadin Sultra melakukan evaluasi dan penyegaran pengurus dengan mengacu pada kinerja. Selain itu, Kadin Sultra juga perlu mencermati pembentukan Badan Ad Hoc untuk tenaga profesional non pengusaha yang secara aktif membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kadin Sultra.
“Rekan-rekan pengurus segera melakukan langkah pembentukan pengurus Kadin Sultra di beberapa kabupaten hingga saat ini baru sembilan kabupaten dan kota yang telah memiliki ketua defenitif, yaitu Kabupaten Konawe, Konsel, Kolaka, Kolaka Utara, Muna, Buton, Kota Baubau, dan Kendari. Sementara delapan kabupaten masih pelaksana yaitu Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Kolaka Timur, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Plh Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan menjelaskan bahwa Kadin Indonesia mengapresiasi dan mendukung atas terlaksananya Rapimprov Kadin Sultra 2023 secara tertib sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Kadin Pasal 30, sebagai wahana koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergitas dalam perencanaan.
“Dimasa kepemimpinan Anton Timbang pelaksanaan program-program antar jajaran, sebagai kegiatan organisasi tahunan Kadin Sultra telah dijalankan dengan baik,” harapnya. (RED)
