Banjir TKA di Sultra, Forkom UHO Tuntut Ketegasan Pemerintah

Kendari, Sorot Sultra – Forum Komunikasi Mahasiswa (Forkom), Universitas Haluoleo (UHO), melakukan aksi demonstrasi di kantor Imigrasi Kelas I Kendari, tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 101, Kelurahan Kadia, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, terkait maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri sentra-sentra perindustrian di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (5/05/2018).
 
Hilir mudiknya TKA, khususnya yang berasal dari Tiongkok, tidak lepas dari terbukanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang dimanfaatkan sebagai celah bagi mereka untuk berkunjung ke Indonesia. Bahkan beberapa oknum terkadang menggunakan visa wisata atau malah secara terang-terangan berkunjung tanpa memiliki dokumen apapun.
 
Hal tersebut menimbulkan polemik lain, dimana para tenaga kerja lokal yang seharusnya menjadi prioritas utama, kini harus gigit jari, karena semakin sempitnya ruang bagi mereka untuk mengais rejeki di kampung halaman mereka sendiri.
 
Melihat ketimpangan itu, Forkom UHO menuntut ketegasan dan transparansi dari pemerintah, agar masalah TKA ini, tidak sampai menjadi polemik yang berkepanjangan, dan para pekerja lokal seharusnya dikembalikan kepada fitrahnya, yakni menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
 
Komitmen ini coba ditegaskan oleh Jenderal lapangan aksi demonstrasi Forkom UHO, Laode Muhammad  Tandowuna, yang membeberkan, “Yang menjadi tuntutan kami yaitu meminta komitmen dan konsistensi dari pihak Imigrasi Kelas I Kendari untuk melakukan tindakan dan pengawasan terhadap para TKA yang hilir-mudik di perusahaan tambang di Sultra”.
 
“Kejadian itu khususnya terjadi di PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), yang hingga saat ini telah mempekerjakan ratusan warga Cina, bahkan sebagian besar dari mereka adalah pekerja kasar, dan ini menjadi musibah tsunami bagi para pekerja lokal”.
 
Ia menambahkan, “Yang luar biasanya lagi, semalam ada orang yang mengaku sebagai Ajudan Kepala Imigrasi Kelas I Kendari, yang menemui kami di Warkop Kopi Kita, sekitar pukul 22.00-23.00 Wita, dengan  menyodorkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-“.
 
“Dia lalu meminta kami untuk tidak melakukan aksi hari ini, dengan alasan bahwa komisi III DPR RI, akan berkunjung ke kantor Imigrasi Kelas I Kendari. Yang menjadi pertanyaan kami, ada apa dengan semua ini, sebegitu busuknyakah kantor ini, hingga menghalalkan berbagai cara untuk menghentikan aksi kami?” Ujarnya.
 
Hal yang sama disampaikan oleh salah satu peserta aksi, Rahman yang mengatakan bahwa, “Persoalan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Legislatif kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sultra, yang mana sebagian besar dari mereka didominasi oleh para pekerja ilegal, namun anehnya, Pemda seolah-olah berpangku tangan menyangkut persoalan ini”.
 
Selanjutnya dikatakan, “Kami menduga ada konspirasi antara Disnaker, Kepolisian, dan Imigrasi, untuk membiarkan persoalan ini semakin pelik, tanpa adanya tindakan pencegahan, maka aksi kami hari ini, yakni sebagai bentuk kepedulian dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, agar diskriminasi moral, sosial dan kemasyarakatan, tidak berlarut-larut di tanah air kita sendiri”.
Kepala Imigrasi Kelas I Kendari, Drs. Adhar, MH.
Kepala Imigrasi Kelas I Kendari, Drs. Adhar, MH., menjelaskan, “Apa yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa terkait data Tenaga Kerja Asing (TKA), sebenarnya sudah terinci di pusat, sedangkan di daerah, kami hanya melaksanakan, makanya data yang dimaksud dalam waktu dekat akan kita rilis, selain itu kita juga akan sharing terkait jumlah tenaga kerja asing yang aktif di Sultra”.
 
Ia berkilah, “Untuk masalah pengawasan, kami mengacu pada ketentuan yang sudah ada, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur bahwa kami dapat melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan, dan saya juga ingin menekankan bahwa kantor imigrasi kelas I Kendari, tidak membawahi urusan imigrasi se-Sultra”. Imbuhnya. (RED)
Baca Juga :  Perhapi Gelar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke XXXI, Ali Mazi: Saya Bangga

Komentar