Kendari, Sorotsultra.com-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sultra Tahun 2022 di Claro Hotel Kendari, Rabu, 12 April 2022.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024.
IDI merupakan kerjasama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukan, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.
Kepala Kesbangpol Sultra, Harmin Ramba saat memberikan sambutan mengatakan, sangat mengapresiasi pelaksanaan FGD untuk penyusunan IDI.
“Ini langkah positif untuk memperkaya informasi. Sehingga, benar-benar didapatkan data yang akurat tentang kondisi indeks demokrasi di Sultra,” ujar Harmin Ramba.
Menurutnya, out put dari penyusunan IDI ini sangat penting sebagai dasar atau rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Kalau melihat data yang ada, Sultra berada di posisi 14 secara nasional dari sisi nilai IDI. Kita terus mendorong supaya ke depan lebih baik lagi,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sultra, Agnes Widiastuti mengatakan, IDI merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Tahun lalu kita menambah metode, dengan indikator yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Penyusunan IDI juga dilakukan, dengan analisis berita surat kabar, dokumen kebijakan publik, pengumpulan 7 berita portal berita online, konfirmasi, dan penambahan informasi melalui FGD,” jelasnya.
Menurutnya, analisis berita surat kabar, portal berita online tentu masih belum lengkap, mengingat keterbatasan waktu dan SDM. Dokumen juga ada keterbatasan sehingga ada celah kelemahan.
“Ini menjadi salah satu urgensi pelaksanaan FGD, meskipun FGD bukan penentu indeks, tapi hanya sebatas pengumpulan data IDI saja,” jelas Agnes.
FGD kali ini diikuti unsur pemda, akademisi, partai politik, perwakilan BINDA, media, sekretariat DPRD, PTUN, LBH, organisasi wartawan, organisasi perempuan. (RED)
