Kendari, Sorotsultra.com – Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Kebijakan Publik Sultra, Rizal K, SH, menyoroti rencana dilaksanakannya assesment untuk menjaring calon pejabat eselon II di tingkat Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra). Sabtu, 30/11/2019.
Menjadi fokus kritik oleh Rizal adalah calon pejabat yang akan menduduki posisi eselon II dilingkup Pemerintahan, harus benar-benar bersih dan tidak tersandera dengan kekuasaan masa lalu.
“Kami memiliki catatan rekam jejak dari beberapa orang yang akan mengikuti assesment tersebut, mulai dari ketidakpatuhan administrasi sampai dengan adanya dugaan terlibat dalam proses negosiasi proyek hingga dugaan gratifikasi,” beber Rizal.
Ia menuturkan, kebanyakan dari calon yang akan menduduki posisi eselon II adalah mantan pejabat dulunya memiliki rekam jejak negatif.
“Tentu kami mengapresiasi segala prestasi yang telah diraih, tapi kami akan tetap mempermasalahkan segala bentuk pelanggaran yang diduga telah mereka lakukan,” tegas Rizal.
Dengan persoalan ini, kata Rizal akan memberikan masukan kepada seluruh stakeholder terkait rekam jejak masing-masing calon.
“Termasuk kepada KPK untuk menghadirkan roda pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (RED)
